Anak adalah calon generasi pengganti para pemimpin saat ini. Anak juga adalah
aset pembangunan bangsa. Setelah beranjak menjadi remaja kemudian dewasa, ia
akan menjadi tulang punggung di keluarganya, baik menjadi seorang ibu maupun
seorang ayah. Momentum hari anak nasional yang setiap tahunnya diperingati,
seharusnya digunakan untuk membuat langkah-langkah nyata perbaikan nasib anak
Indonesia, karena masih banyak anak Indonesia yang tinggal di kolong jembatan.
Masih banyak anak Indonesia yang tidak bisa bersekolah karena tidak ada biaya,
masih banyak anak Indonesia yang harus bekerja banting tulang untuk membantu
orang tuanya yang tidak mampu,
masih banyak anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi seksual dan
eksploitasi lainnya yang menyebabkan masa depannya menjadi terancam.
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi pernah mengungkapkan, saat ini
masih banyak anak Indonesia yang belum mengenyam pendidikan. Faktor utamanya
adalah kesulitan ekonomi dan tingginya biaya pendidikan.
Menurut beliau, maraknya komersialisasi pendidikan salah satunya adalah akibat
paradigma orang tua yang keliru dalam memandang pendidikan. "Seolah-olah sekolah
yang mahal sudah pasti bagus".
Berdasarkan catatan Komnas PA, pada tahun 2004 sebanyak 283.990 dari 21.678.643
anak buta aksara. Sedangkan persentase anak yang tidak memperoleh pendidikan
sebanyak 5,50 persen untuk SMP, 67,68 persen SLTA, dan 72,65 persen untuk
pendidikan anak usia dini.
Adapun data anak yang putus sekolah pada 2002 dari SD-SLTA berturut-turut
1,45 persen, 2,27 persen dan 2,48 persen. Belum lagi, anak yang berada
di daerah konflik dan dalam perlindungan khusus.
Kak Seto Mulyadi juga mengungkapkan, pihaknya akan mengkampanyekan menonton
televisi yang efektif pada Hari Anak Nasional 23 Juli 2005 mendatang.
"Saya optimistis untuk itu," ucapnya. Pihaknya juga akan mengkampanyekan
program kakak asuh.
Dalam kampanye menonton telivisi itu, pihaknya akan mensosialisasikan pentingnya
warga setempat menentukan sendiri waktu tanpa televisi, agar semua anak di
lingkungannya bisa belajar dengan tenang. Warga akan menentukan sendiri berdasarkan
kesepakatannya sendiri. "Bahwa jam sekian mohon semua televisi dimatikan," ujarnya.
Dalam kaitan itu, Kak Seto menilai perlu adanya pengawasan misalnya dari tetangga. Lembaga
rukun tetangga dan rukun warga, kata dia, harus dihidupkan dalam konteks memenuhi
hak anak atas pendidikan. "Bukan hanya rapat mengenai kepentingan orang tua saja," ujarnya.
Untuk mengefektifkan kampanye itu, Seto menilai belum saatnya pemerintah mengeluarkan
peraturan resmi. "Perlahan-lahan nanti. Kami lihat reaksinya dulu," tuturnya. Menurutnya,
penentuan program ini harus dilaksanakan secara demokratis, tidak boleh dipaksakan.
Oleh karena itu, peringatan hari anak nasional seharusnya tidak hanya menjadi sebuah
peringatan saja. Melainkan seharusnya menjadi bahan introspeksi pemerintah, instansi terkait
dan menjadi perhatian seluruh warga Indonesia agar anak Indonesia menjadi anak
yang tidak cengeng, mandiri, baik dan berkualitas sehingga nantinya bisa menjadi
seorang pemimpin yang baik.
